BengkuluVoice.com, Kepahiang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang menyampaikan sejumlah rekomendasi atau catatan terhadap Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepahiang tahun anggaran 2017.
Rekomendasi yang disampaikan juru bicara DPRD Kepahiang, Edwar Samsi, diawali dari beberapa wilayah di Kepahiang yang masih dalam sengketa batas wilayah.
“Gambaran kondisi geografis daerah sudah menyantumkan batas-batas wilayah, tapi beberapa wilayah masih dalam sengketa batas wilayah, kami harap itu diselesaikan,” sampai Edwar di sidang paripurna DPRD Kepahiang, Rabu (02/05/2018).
Selanjutnya Edwar menyebut kondisi perekonomian daerah, DPRD meminta eksekutif untuk menyampaikan data sesuai tahun LKPJ itu dijalankan, yakni tahun 2017.
“Data yang disampaikan tahun 2015, sedangkan LKPJ ini tahun 2017. Diharap untuk melakukan pemutakhiran data. Bupati juga kami harapkan memancing investasi di Kabupaten Kepahiang dan perencanaan investasi untuk tahun-tahun berikutnya,” ucapnya.
Edwar juga menyebut DPRD menyoroti pertumbuhan ekonomi yang dipaparkan pada dokumen LKPJ di halaman 15 yang sama halnya dengan rekomendasi kedua.
“Untuk dapat menggunakan data tahun 2017, agar data itu dapat dijadikan acuan di tahun berikutnya,” sambungnya.
Kemudian disebut realisasi program atau kegiatan di Dinas Dikbud, Dinkes, Sekretariat Daerah, Diskominfo Santik dan Inspektorat yang sudah dianggarkan tidak bisa terserap maksimal.
“Agar pada perencanaan bupati bisa mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan realisasi anggaran tahun ini,” sampainya.
DPRD juga menyoroti sejumlah permasalahan termasuk dengan tenaga honorer atau tenaga kontrak yang jumlahnya malah bertambah dari tahun sebelumnya.(bvc)
