BengkuluVoice.com, Kepahiang – Sejumlah warga dari Desa Taba Air Pauh, Kecamatan Tebat Karai, mendatangi kantor DPRD Kepahiang, Senin (02/04/2018). Tujuannya untuk menyampaikan dugaan penyimpangan dana desa (DD) dan praktik pungutan liar (Pungli) di desa mereka.
“Ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait DD, yang pertama tidak adanya papan informasi dan program Seluna pada tahun 2015 yang juga bersumber dari DD dengan total dana hingga Rp 50 juta,” ungkap salah seorang warga Desa Taba Air Pauh, Dodi Putra.
Menurutnya, program Seluna sesuai proposal yang diajukan pemdes, berupa bantuan bibit
mangga, pala dan jahe seberat 2 ton.
“Bibit mangga dan pala itu dibagikan kepada masyarakat, tapi kami tidak mengetahui apakah program itu berhasil atau tidak,” beber Dodi.
Selanjutnya, penggunaan DD untuk pembelian lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) seluas 2 hektar pada 2015. Sementara dari pemdes dan BPD menetapkan iuran Rp 100 ribu per kepala keluarga.
“Pemdes membeli lahan itu mengunakan DD Rp 85 juta, dan tidak ada klarifikasi atas iuran yang dipungut dari warga itu,” ungkapnya.
Selain itu disebut pembangunan balai desa di tahun 2016 yang sudah rusak, bangunan pagar di belakang balai desa yang sudah hancur dan pembelian 2 unit mobil di 2017, gudang desa yang menyatu dengan rumah kades dan lahan Bumdes.
Dari anggota DPRD Kepahiang, Hariyanto dan Rica Dennis, mengatakan akan segera mengklarifikasi laporan itu dengan aparat desa dan Dinas Sosial PMD, dan menyarankan agar warga membuat laporan yang ditujukan ke inspektorat.
“Laporan akan kami sampaikan dengan pimpinan dewan, dan kita akan klarifikasikan ke aparat desa dan Dinas Sosial PMD,” terang Hariyanto.
“Bapak-bapak saya sarankan juga buat laporan dan sampaikan ke inspektorat yang punya
kewenangan untuk audit DD,” kata Rica.(bvc)
